Ekonomi Moneter

Ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern, dalam perekonomian modern terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumrn oleh pemerintah dalam menstabilkan perekonomian suatu negara, yang pertama ialah kebijakan Fiskal yakni kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasi tujuan-tujuan ekonomi.

Sejak zaman Rasullah SAW dan Khulafaur Rasyidin kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu ialah perekonomian dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya terbatas.

Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab. Dinar dan Dirham juga dijadikan alat pembayaran resmi. Sistem devisa bebas diterapkan, tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar dan dirham.

Transaksi tidak tunasi diterima luas dikalangan pedagang. Cek dan promissory notes lazim digunakan, misalnya Umar Ibmu-Khaththab ra , beliau menggunakan instrumen ini untuk mempercepat distribusi barang-barang yang baru diimpor dari Mesir ke Madinah.

Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor ekonomi rill. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik dalam sistem ekonomi, baik moderen maupun Islam. Syarat tercapai dan terjamin berfungsinya sistem moneter secara baik adalah otoritas moneter harus melakukan pengawasan kepada keseluruhan sistem.

Kebijakan Moneter sendiri memiliki definisi yaitu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy) dan Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy).

Baru-baru ini, pada Juni 2018, Kompas.com melaporkan bahwa Bank Indonesia diperkirakan akan memperketat kebijakan moneternya, seiring dengan kemungkinan pelebaran defisit transaksi berjalan tahun ini di kisaran 2,2 sampai 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengetatan kebijakan moneter disebut jadi langkah prioritas BI selain stabilisasi nilai tukar rupiah untuk jangka pendek. Joshua—Presiden Ekonomi PT. Bank Permata mengatakan bahwa BI diperkirakan akan memperketat kebijakan moneternya mempertimbangkan pelebaran defisit transaksi berjalan pada tahun 2018 ke level 2,2 sampai 2,3 persen terhadap PDB, terindikasi dari perkembangan neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui rilis Berita Resmi Statistik menyebut defisit neraca perdagangan dari Januari hingga Mei 2018 sebesar 2,83 miliar dollar AS.

Sejak awal tahun, neraca perdagangan mencatat surplus hanya pada bulan Maret, sebesar 1,09 miliar dollar AS, dan selebihnya mengalami defisit.

Maka BI perlu memperketat kebijakan moneternya juga dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi untuk jangka pendek. Jika stabilitas makroekonomi terjaga, harapannya dapat menahan dana asing keluar dari pasar keuangan domestik.

Secara tahun kalender, investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 3,8 miliar dollar AS baik di pasar saham dan pasar obligasi. Adapun selain memperketat kebijakan moneter, Josua menilai BI juga akan mengoptimalkan bauran kebijakan dengan melonggarkan kebijakan makroprudensial. Dengan begitu, permintaan kredit perbankan, khususnya kredit konsumsi, bisa lebih didorong.